Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen dalam menyelenggarakan pelayanan publik sekaligus menghasilkan Pendapatan Asli Daerah. Pengadaan barang dan/atau jasa di BUMD menjadi bagian dari aktivitas usaha yang mendukung operasional perusahaan. Walaupun tidak langsung tunduk pada mekanisme pengadaan pemerintah (Perpres PBJ), BUMD tetap wajib mengacu pada prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah, yaitu efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana ditegaskan dalam UU 23/2014. Dengan demikian, BUMD harus menyusun pedoman internal pengadaan yang selaras dengan peraturan perundangan, kebutuhan bisnis, dan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

Lebih jauh, pengadaan barang/jasa di BUMD memiliki karakteristik yang lebih fleksibel dibandingkan pengadaan di instansi pemerintah karena berorientasi pada kinerja bisnis dan pelayanan. Namun, karena BUMD merupakan perpanjangan tangan pemerintah daerah, setiap proses pengadaan tetap harus dapat dipertanggungjawabkan, diaudit, dan tidak boleh merugikan keuangan daerah. Oleh sebab itu, UU 23/2014 menegaskan posisi pengadaan di BUMD sebagai aktivitas strategis yang harus menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis perusahaan dan prinsip akuntabilitas publik, sehingga mampu meningkatkan daya saing sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan daerah

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menekankan pada aspek pengelolaan usaha BUMD yang sehat, profesional, dan berlandaskan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG). BUMD sebagai badan usaha diberikan fleksibilitas untuk mengatur sendiri mekanisme pengadaan sesuai dengan kebutuhan operasional dan bisnisnya, sepanjang tetap berpegang pada prinsip efisien, efektif, transparan, adil, dan akuntabel.

pengadaan BUMD lebih diarahkan untuk menunjang kinerja usaha, pelayanan, dan keuntungan perusahaan, sekaligus tetap menjamin akuntabilitas keuangan daerah. pengadaan di BUMD merupakan bagian dari aktivitas bisnis yang harus dilaksanakan secara profesional, menghindari benturan kepentingan, serta memastikan penggunaan sumber daya perusahaan memberikan nilai tambah bagi daerah dan masyarakat.

Pengadaan barang dan/atau jasa harus dilaksanakan dengan memperhatikan bahwa BUMD adalah entitas yang milik pemerintah daerah, maka dari itu harus tetap menjaga integritas tata kelola publik yang memastikan prosesnya bebas dari pengaruh buruk, transparan, dan akuntabel.

Peraturan walikota ini menjadi landasan hukum dan pedoman bagi seluruh BUMD di Kota Dumai dalam melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa. Tujuannya agar proses pengadaan yang dilakukan BUMD tidak hanya mendukung kelancaran operasional perusahaan, tetapi juga tetap memenuhi prinsip efisien, efektif, transparan, adil, dan akuntabel. Dengan pedoman ini, setiap tahapan pengadaan — mulai dari perencanaan kebutuhan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga pelaporan dan evaluasi — diatur secara sistematis sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

ketentuan ini menegaskan bahwa aturan internal yang dibentuk berdasarkan Perwa ini. Hal ini juga untuk menghindari konflik kepentingan, praktik monopoli, atau penyalahgunaan wewenang dan tetap berorientasi pada kinerja bisnis, pelayanan publik, dan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG).